Poker dengan kripto Dari Indonesia
Judi adalah tindak pidana di Indonesia: KUHP menghukum orang yang ikut judi yang diadakan tanpa izin, UU ITE menghukum penyebaran konten judi secara online, dan negara menurunkan konten judi.
Jawaban singkat
Judi melanggar hukum di Indonesia, bagi pemain maupun penyelenggaranya. KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2026, menghukum setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Pasal 303 bis KUHP lama mengancam paling lama 4 tahun. UU ITE menghukum perbuatan membuat dapat diaksesnya konten judi secara online dengan pidana paling lama 10 tahun, dan Komdigi menurunkan konten judi. Menurut pembacaan para ahli hukum Indonesia, aturan ini berlaku bagi orang di Indonesia yang bermain di situs yang dijalankan dari luar negeri. Indonesia tidak ada dalam daftar negara yang ditolak WePlay, tetapi hal itu tidak mengubah hukum Indonesia.
Dibaca pada 16 November 2026 dari sumber di bagian bawah halaman. Kami pemain, bukan pengacara. Halaman ini berisi apa yang dikatakan hukum dan sumber kami, bukan nasihat hukum.
Sekilas
- Hukumnya
- Pasal 427 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2026: setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta. Sebelumnya, Pasal 303 bis KUHP lama mengancam paling lama 4 tahun atau denda Rp10 juta.
- Online
- Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sebagaimana diubah dengan UU 1/2024, melarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dan Pasal 45 ayat (3) mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
- Situs luar negeri
- Menurut pembacaan para ahli hukum Hukumonline, setiap orang yang berjudi di wilayah Indonesia dihukum menurut hukum Indonesia, siapa pun penyelenggaranya, jadi bermain dari Indonesia di situs yang berbasis di luar negeri ikut tercakup.
- Pemblokiran
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menutup 7.390.258 konten judi online di berbagai platform media sosial sejak 2017 hingga 11 November 2025.
- Kripto
- Aset kripto diperdagangkan secara legal, dan pengawasannya beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Januari 2025. Aset kripto bukan alat pembayaran: UU Mata Uang hanya mengakui rupiah.
- Room-nya
- Indonesia tidak ada dalam daftar negara yang ditolak WePlay, dan ketentuan Basepoker tidak menyebut negara mana pun. Keduanya menyerahkan hukum negaramu sendiri kepadamu.
Judi adalah tindak pidana, juga bagi pemain
Indonesia menghukum pemain, bukan hanya penyelenggara. Pasal 427 KUHP baru, UU Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2026, menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta. KUHP lama yang digantikannya mengatur hal yang sama dalam Pasal 303 bis, dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda Rp10 juta, dan paling lama 6 tahun jika diulangi dalam dua tahun.
Para ahli hukum Hukumonline membaca hukum ini dari tempat pemainnya berada: setiap orang yang berjudi di wilayah Indonesia dihukum menurut hukum Indonesia, siapa pun penyelenggaranya dan di mana pun servernya. Sebuah perkara tetap harus dibuktikan menurut hukum acara pidana, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Judi online dan kripto
Untuk dunia online, UU ITE menambahkan tindak pidananya sendiri. Pasal 27 ayat (2), dalam rumusan UU 1/2024, melarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, dan Pasal 45 ayat (3) mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menutup 7.390.258 konten judi online di berbagai platform media sosial sejak 2017 hingga 11 November 2025.
Aset kripto legal untuk diperdagangkan di Indonesia, dan sejak 10 Januari 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasinya menggantikan Bappebti. Aset kripto bukan alat pembayaran: UU Mata Uang mengakui rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran.
Apa artinya bagi pembaca di Indonesia
Indonesia tidak ada dalam daftar negara yang ditolak WePlay, dan ketentuan Basepoker tidak menyebut negara mana pun. Keduanya menyerahkan hukum negaramu sendiri kepadamu. Lisensi WePlay berasal dari Anjouan dan lisensi Basepoker dari Kosta Rika, dan keduanya tidak punya izin dari Indonesia. Judi adalah tindak pidana di Indonesia, dan menurut pembacaan para ahli hukum di atas, hal itu mencakup bermain di room-room ini dari Indonesia. Kami tidak memberi saran untuk menghindarinya dan tidak menjelaskan VPN.
Halaman strategi, tabel peluang dan kalkulator kami bebas dibaca dari mana saja, dan tidak ada yang memerlukan deposit.
Zona waktu
Indonesia bagian barat, termasuk Jakarta, berada di UTC+7, jadi jam mulai 20:30 di jadwal GMT+2 WePlay, yaitu 18:30 UTC, adalah pukul 01:30 keesokan harinya di Jakarta. Indonesia bagian tengah berada di UTC+8 dan Indonesia bagian timur di UTC+9. Halaman “Malam ini” menampilkan setiap jam mulai dalam zona waktumu sendiri.
Apa yang berjalan malam ini di WePlay dan Basepoker, dalam zona waktumu sendiri.
Sumber
- Hukumonline, Februari 2026: ikut judi online dari luar negeri bisa dipidana
- Hukumonline, Maret 2025: pengawasan aset kripto dan aset digital
- Antara, 13 November 2025: hingga November 2025 Komdigi tutup 7,39 juta konten judi online
- Syarat dan ketentuan WePlay, bagian 2 (negara yang ditolak) (bahasa Inggris)
- Ketentuan layanan Basepoker, bagian 1.5 dan 5 (pemain memeriksa hukum setempat) (bahasa Inggris)
Baca juga
Pertanyaan
Apakah poker online legal di Indonesia?
Tidak. Judi adalah tindak pidana di Indonesia. Pasal 427 KUHP menghukum keikutsertaan dalam judi yang diadakan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta, dan UU ITE menghukum penyebaran konten judi secara online.
Apakah berpengaruh jika situsnya berbasis di luar negeri?
Menurut pembacaan para ahli hukum Hukumonline, tidak: setiap orang yang berjudi di wilayah Indonesia dihukum menurut hukum Indonesia, siapa pun penyelenggaranya.
Apa kata hukum tentang kripto di Indonesia?
Perdagangan aset kripto legal, dan OJK mengawasinya sejak 10 Januari 2025. Kripto bukan alat pembayaran: UU Mata Uang hanya mengakui rupiah.
Apakah kalian tetap akan memberi tahu cara bermain dari Indonesia?
Tidak. Kami menyampaikan apa kata hukum dan menyerahkan keputusannya kepadamu. Kami tidak menjelaskan VPN atau cara menghindari pemblokiran, di halaman ini maupun di bagian mana pun di situs ini.